Mengapa pemerintah perlu menaikkan biaya uang kuliah? Apakah ada hidden agenda dalam hal ini? Dilihat banyaknya penolakan dari masyarakat apakah nantinya pemerintah akan mengkaji ulang tentang kebijakan ini? Mengapa keputusan menaikkan uang kuliah terletak pada keputusan  Menteri Pendidikan? Pemerintah perlu menaikkan biaya uang kuliah karena mengacu pada regulasi internasional yang menjadikan pendidikan adalah salah satu usaha atau bisnis, di samping pendidikan tinggi menjadi alat negara luar untuk menjajah negeri kaum muslim serta pembiayaan pendidikan tinggi mengacu pada konsep-konsep Barat.   Pendidikan tinggi menjadi badan hukum layaknya perusahaan, di sinilah letak sistem demokrasi sekuler gagal memberi layanan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi dan di sinilah terdapat adanya hidden agenda   yang membuat SDM kita makin kesulitan dalam meraih pendidikan tinggi dan yang sudah tinggi dimanfaatkan Barat untuk kepentingan kapitalis bukan untuk umat, bahasa l...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada akhir April lalu berencana mensyaratkan vasektomi kepada warga miskin penerima bansos. Dedi meyakini vasektomi akan membantu mengurangi angka kemiskinan warga Jawa Barat. Hal itu dilihat dari temuan dan laporan yang dia terima bahwa masyarakat prasejahtera mayoritas memiliki anak lebih dari dua orang. Namun, rencana itu mendapat penentangan dan kritikan dari berbagai pihak seperti Komnas HAM dan MUI. Karena itu Gubernur Jawa Barat itu memberikan klarifikasi terkait rencana program bantuan sosial (bansos) dengan syarat kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) bagi pria. Ia menyatakan KB tidak harus dengan vasektomi semata, tetapi bisa dengan berbagai metode pengendalian kelahiran lainnya yang lebih fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Vasektomi Haram Dalam dunia medis dikenal dua prosedur penghentian kemampuan reproduksi kaum pria, yaitu kebiri dan vasektomi. Keduanya punya kesamaan, yaitu memandulkan seorang lelaki. Akibatnya, i...

  Oleh. Mila Ummu Muthiah   TintaLiterasi -Dilansir dari kompas.com (5-5-2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN (UU BUMN) berlaku pada 24 Februari 2025. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, terdapat dua pasal penting yang menjadi tantangan KPK yaitu: Pasal 3X Ayat (1) berbunyi "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara". Pasal 9G berbunyi "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".   Padahal, Undang-Undang KPK mengatur bahwa salah satu obyek yang diusut KPK adalah penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) UU KPK yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat ...

  Oleh. Mila Ummu Muthiah (Aktivis Perempuan)   TintaLiterasi -Di tengah hingar-bingar arus informasi dan media sosial, fenomena “pejabat konten”  bukan sekadar candaan politik, melainkan cerminan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan. Akhir-akhir ini, media sosial dipenuhi konten-konten aktivitas para pejabat publik, mulai dari memberi bantuan kemanusiaan, memperbaiki jalan, menegur pedagang, sampai bincang santai dengan para pelajar. Semuanya direkam, diedit sebagus mungkin, kemudian di-upload ke berbagai media sosial.   Dilansir dari bbc.com (3-5-2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dijuluki “gubernur konten” karena sering tampil di publik dan media sosial. Pengamat komunikasi menilai strategi pendekatan yang dilakukan KDM sebagai “investasi politik” untuk membangun citra kepemimpinannya ke depan.   Sementara pengamat kebijakan publik menilai KDM kerap melontarkan wacana yang belum matang dan berujung pada kegaduhan, seperti w...

  Oleh. Mila Ummu Muthiah (Aktivis Perempuan)   TintaLiterasi -Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini seorang pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta pada Senin, (14/4). Taufiq mempertanyakan keabsahan ijazah SMA milik Jokowi. Gugatan tersebut menambah deretan panjang polemik serupa yang telah berulang kali muncul sejak 2019. Saat itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pertama kali beredar luas di media sosial dan mengundang perdebatan publik. Polisi pun melakukan penangkapan terhadap penyebar hoax, yakni Umar Kholid Harahap yang menyebarkan narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu saat mendaftar sebagai calon presiden. Polisi menetapkan Umar sebagai tersangka atas penyebaran informasi hoaks yang meresahkan. ( CNN Indonesia , 16-4-2025)   Kasus dugaan pemalsuan ijazah ini bukan yang pertama...

Oleh. Mila Ummu Nuha (Aktivis Dakwah) Prof Husnan Bey Fananie selaku Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) mengkritisi rencana Presiden Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia (9-4-2025). Dia menegaskan bahwa niat tersebut perlu dilihat dari sudut pandang rakyat Palestina dan dampak jangka panjangnya, sebab Gaza tidak bisa dijadikan sebagai wilayah milik Israel. Husnan juga mempertanyakan efektivitas evakuasi, apakah bisa meringankan penderitaan mereka atau justru sebaliknya? ( Republika.co.id , 2-5-2025)   Rencana bantuan Presiden Prabowo tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia mendukung keselamatan rakyat Palestina, terutama warga Gaza yang terluka dan terkena trauma, termasuk anak-anak yatim piatu. Akan tetapi, rencana evakuasi tersebut mencuri perhatian publik karena berdekatan dengan kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump yang dapat mengancam perekonomian RI.   Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari pihak p...